BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BPPD)
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang 50142, Jawa Tengah, Indonesia
Phone : (024) 3515514, Fax : (024) 3541673, 3569086

Roadmap Sinkronisasi Program DPPAD Jateng 2015-2018 Menuju Goal

Monday , 18 - April - 2016 | BPPD

Dalam rangka penyempurnaan program pelayanan menuju pelayanan yang cepat, nyaman dan bebas dari pungutan liar, DPPAD Provinsi Jawa Tengah, mengadakan rapat sinkronisasi penyusunan roadmap Samsat Jawa Tengah tahun 2016-2018.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Zaid serta Komisi Informasi Jawa Tengah, Zainal Petir, hadir sebagai narasumber di kegiatan tersebut. Melalui paparannya bertemakan Roadmap DPPAD Jateng, dalam mewujudkan embanan Gubernur Jawa Tengah, Ombudsman menyebutkan langkah-langkah strategis yang seharusya ditempuh dalam upaya menciptakan terwujudnya pelayanan DPPAD yang lebih cepat, nyaman, mudah, transparan, akuntabel, terintegrasi serta mewujudkan pelayanan yang berbasiskan pada IT.

Roadmap DPPAD Jateng 2015-2018 pada tahapan pertama atau tahun I (2016), diharapkan oleh Ombudsman agar mampu melakukan penyempurnaan Sistem Pelayanan terbaik, melakukan Evaluasi Sistem Pelayanan, dan merubah dengan menambah dan mengurangi Sistem Pelayanan terbaik yang ada.

Pada tahapan kedua atau tahun kedua DPPAD diharapkan telah mampu melakukan penyempurnaan Bangunan Fisik, penyempurnaan dengan penyeragaman Perangkat Keras (seperti ruang pelayanan dua pintu , penempatan loket-loket utama dan penyempurnaan dengan penyeragaman penempatan, isi dan ukuran sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada tahapan ketiga atau tahun ketiga, DPPAD Jateng, diharapkan membuat MOU dengan anggota Samsat dan Stakeholder serta membuat Komitmen dengan anggota Samsat untuk Pelayanan terbaik serta berupaya menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait untuk pelayanan terbaik.

Sedangkan pada tahapan ke empat atau tahun keempat 2018, DPPAD Jateng, diharapkan sudah mampu mewujudkan embanan Gubernur yaitu pelayanan yang benar-benar cepat, nyaman, bebas pungli menuju pelayanan yang identik dengan semboyan Mboten korupsi mboten ngapusi.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, Kepala DPPAD Prov Jateng, Hendri Santosa, Sekertaris DPPAD Jateng, dan Para Kepala Bidang, Kepala UPPD dan Para Kasi PKB/BBNKB se Jawa Tengah.

Hasil Evaluasi

Selain memaparkan mengenai roadmap menuju goal tahun 2018, Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, dalam rapat sinkronisasi program tersebut juga memaparkan pengamatannya terhadap hasil evaluasi kegiatan pengawasan Samsat tahun 2015 yang kemudian dijadikan rujukan dalam menyusun roadmap Samsat Jawa Tengah pada tahun 2016-2018.

Dalam evaluasinya terhadap Samsat, Ombudsman menyatakan perlunya mempersiapkan birokrasi agar pemerintah bisa berkinerja lebih baik, lebih transparan,lebih akuntabel, responsif dan partisipatif. Untuk itu menurutnya perlu sebuah paradigma baru mengenai cara melayani wajib pajak.

Sedangkan dalam bidang administrai pelayanan publik, menurut ombudsman, perlu dilakukan sebuah evaluasi agar standar Pelayanan Publik untuk ukuran Dan Penempatannya Di Masing Masing UPPD tidak Berbeda Beda. Khususnya mengenai tata letak loket pelayanan di masing masing UPPD diharapkan bisa diseragamkan guna memfamilierkan wajib pajak ketika mengurus ke Samsat.

Ombudsman juga menyoroti pengelolaan pengaduan yang dinilai belum menjadi kebutuhan dalam rangka menerima masukan dan kritik dari masyarakat/WP, karena dinilai masih bersifat memenuhi kewajiban standar pelayanan publik.

Terkait dengan Indeks kepuasan masyarakat (ikm) yang sudah berwujud alat elektronik diharapkan peranannya, untuk dapat dimaksimalkan, harapnya petugas mengarahkan dan memberi petunjuk cara menggunakan alat kepada masyarakat\wp sampai tahapan tertentu.

Menurut Ombudsman RI konsistensi, pemahaman, komitmen petugas/penyelegggara terhadap makna dan isi Standar Pelayanan Publik (SPP) agar selalu di tingkatkan sehingga pelayanan akan tercermin dari SPP tersebut.

Bidang Infranstruktur

Sedangkan pada pembidangan infrastruktur, Ombudsman memberikan catatan mengenai bangunan gedung UPPD dan Samsat yang belum standar, sehingga memunculkan karakter berbeda dan tidak maksimalnya pengelolaan gedung (kebersihan, penggunaan ruang kerja, dan pemanfaatan fasilitas). Pintu masuk dan keluar, idealnya ada dua sehingga memudahkan alur pelayanan, serta mudah diatur dan dikontrol. Fasilitas sesuai dengan UU 25 Tahun 2009 masih banyak yang belum terpenuhi, seperti : ram, rambatan, kursi roda untuk difable, ruang laktasi, ruang merokok, tempat bermain anak belum menjadi prioritas utama. Fasilitas vital (WC) belum disediakan khusus untuk masyarakat/WP, sebagian masih bergabung dengan WC karyawan dan pemeliharaan kebersihan berbeda dengan WC karyawan.

Fasilitas umum seperti parkir dan mushola juga diharapkan dikelola secara maksimal dan selaras dengan pelayanan Samsat. Kondisi infrastruktur secara umum belum terpelihara dengan baik, seperti contoh kebersihan gedung, WC, masih belum maksimal.

Sehubungan dengan Bidang sumber daya Manusia, Ombudsman menyatakan Psikologi personil terkait dengan sifat melayani (bukan dilayani), ramah, mendahulukan WP dalam pelayanan masih dinilai belum maksimal.

Kompetensi personil terhadap substansi tugas diharapkan juga terus ditingkatkan sehingga tercipta profesionalitas kedisiplinan dan integritasnya terjaga. Hal lain seperti pemahaman personil terhadap standar pelayanan publik menurutnya harus selalu di upgrade untuk mengikuti perkembangan kondisi dan situasi. Untuk terciptanya trust (kepercayaan) dengan memakai ID Card / seragam masih belum dipahami oleh petugas sehingga dalam bertugas tidak memakai ID Card dan seragam tersebut.

Zainal Petir , Komisi Informasi Penyiaran

Sementara itu narasumber lain yang dihadirkan dalam rangka sinkronisasi program roadmap Samsat Jateng 2016-2018 adalah Zainal Abidin Petir dari Kimisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan tema Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai pengantar paparan, Zainal memaparkan mengenai apa itu Komisi Informasi. Menurutnya Komisi Informasi adalah sebuah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi. KIP dikatakan oleh Zainal mempunyai wewenang untuk memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik, meminta keterangan dan menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Adapun tujuan UU KIP adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kepala DPPAD Prov Jateng, Hendri Sentosa : SEMAKIN DEKAT, SEMAKIN CEPAT

Kepala DPPAD Prov Jateng, Hendri Sentosa, dalam laporannya sebagai penyelenggara kegiatan menyatakan bahwa maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan wadah dan forum diskusi internal dengan para narasumber yang bertujuan untuk menyusun Dokumen Road Map Pelayanan Publik di Lingkungan DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 sebagai acuan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

Dalam laporannya Kadinas juga membacakan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 secara keseluruhan mencapai 16,82 trilyun rupiah atau 92,35% dibandingkan dengan target tahun berjalan sejumlah 18,22 trilyun rupiah. Meskipun tidak mencapai target, namun capaian ini meningkat sebesar 1,67 trilyun rupiah atau 11,02% dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 yaitu sebesar 15,15 trilyun rupiah.

Dalam uraiannya Kadinas juga menyatakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan yang telah, sedang dan akan dikembangkan secara terus menerus dan berkseinambungan. kita sadari bersama bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi ini menjadi penopang utama pendanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Raod Map Pelayanan Publik di lingkungan DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 kali ini merupakan salah satu upaya dan komitmen kami terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, upaya penambahan akses berupa titik-titik layanan pajak seperti SAMSAT PATEN, SAMSAT Keliling, SAMSAT Gerai/Mall, SAMSAT Drive Thru, ATM SAMSAT Bank Jateng dan BRI serta pelayanan pajak jemput bola dengan sistem door to door secara bertahap terus kami tingkatkan jumlahnya,papar Hendri Santosa.

Disisi lain, percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan diungkapkan oleh Kadinas juga diupayakan melalui pembukaan SAMSAT CEPAT untuk pendaftaran ulang 1 tahunan dengan persyaratan yang lebih sederhana sehingga antriannya terpisah dengan pembayaran pajak 5 tahunan yang persyaratannya lebih kompleks. Dengan demikian tagline atau slogan pelayanan pajak SEMAKIN DEKAT, SEMAKIN CEPAT kami harapkan dapat benar-benar terwujud demi kepuasan wajib pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah,imbuh Kadinas.

Tidak memungkiri bahwa keterbatasan internal maupun tantangan eksternal dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sangatlah dinamis, dari sisi internal keterbatasan SDM untuk menambah akses layanan serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan seperti gedung arsip, ruang tunggu, lahan parkir dan area cek fisik kendaraan masih menjadi persoalan. Di sisi eksternal, issu strategis terkait dengan adanya pungutan diluar ketentuan dan beroperasinya calo/biro jasa di SAMSAT Jawa Tengah yang ditengarai masih menjadi trending topic. Kadinas berharap melalui berbagai kebijakan dalam mengupayakan pelayanan terbaik kepada wajib pajak menuju tercapainya target pendapatan daerah serta kelancaran roda pembangunan untuk mewujudkan visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari dapat diwujudkan. @

Kondisi infrastruktur secara umum belum terpelihara dengan baik, seperti contoh kebersihan gedung, WC, masih belum maksimal.

Bidang sumber daya Manusia, Ombudsman menyatakan Psikologi personil terkait dengan sifat melayani (bukan dilayani), ramah, mendahulukan WP dalam pelayanan masih dinilai belum maksimal

Kompetensi personil terhadap substansi tugas

tercipta profesionalitas kedisiplinan dan integritasnya

Hal lain seperti pemahaman personil terhadap standar pelayanan publik menurutnya harus selalu di upgrade untuk mengikuti perkembangan kondisi dan situasi. Untuk terciptanya trust (kepercayaan) dengan memakai ID Card / seragam masih belum dipahami oleh petugas sehingga dalam bertugas tidak memakai ID Card dan seragam tersebut.

Berita Terkait