BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BPPD)
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang 50142, Jawa Tengah, Indonesia
Phone : (024) 3515514, Fax : (024) 3541673, 3569086

Peningkatan kualitas pelayanan Samsat menuju pelayanan cepat, nyaman dan bebas pungli

Monday , 19 - October - 2015 | BPPD

Peningkatan kualitas pelayanan Samsat menuju pelayanan cepat, nyaman dan bebas pungli menjadi tema utama yang disampakan Ahmad Zaid Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber dalam sebuah rapat Koordinasi di Kantor DPPAD Provinsi Jawa Tengah. Dalam paparannya yang dihadiri Kepala Dinas DPPAD Prov Jateng, Sekertaris , Para Kabid, Kepala UPPD dan Kasi se Jawa Tengah, Ahmad Zaid menyampaikan dua hal krusial yang dalam waktu dekat perlu dilaksanakan secepatnya yaitu berkait permasalahan kepemimpinan dan Road Map Samsat Tahun 2015-2018.

Dalam kesempatan itu Zaid, menyatakan bahwa hal tersebut sangat bertalian dengan mimpi Gubernur Jawa Tengah, untuk mewujudkan pelayanan prima seperti tersebut di atas. Harapan inilah yang akan kita wujudkan. Jalan menuju perubahan. Namun jika Bapak, Ibu, hanya menganggap ini sekedar harapan, sampai kapanpun Samsat akan tetap seperti ini. Untuk itu saya mengharapkan dukungan bapak, Ibu, agar Samsat menjadi terag benderang,jelas Zaid, menekankan pentingnya dukungan untuk mewujudkan harapan.

Ketua Ombudsman Jateng, kelahiran Kota Semarang ini juga memberikan contoh-contoh keteladanan untuk memberikan gambaran pencerahan melalui cerita riwayat kehidupan para Nabi dan para Sahabatnya dalam berbagai tema. Selain melalui cerita, peserta rapat juga disuguhi paparan mengenai bagaimana cara sebuah abdi negara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana seharusnya pemerintah melayani rakyat. Juga mengenai bagaimana memberikan pelayanan publik secara baik.

Menurutnya dalam rangka reformasi pelayanan publik yang baik, Zaid memandang belum sepenuhnya standar layanan publik dilaksanakan dengan benar. Indikasi tersebut tercermin dengan tidak adanya mekanisme mengenai pengaduan dan juga tidak adanya mekanisme mengenai penyelesaian sengketa.

Menurutnya pemerintah adalah pelayan rakyat dan rakyat membutuhkan pemerintah yang bisa peduli. Rakyat dalam hal ini harus dilibatkan dalam perencanaan. Untuk itu dibutuhkan reformasi.

Karena ruang rakyat dijamin oleh undang-undang pelayanan publik dan disitu harus ada pengawasan.

Melayani

Kesejahteraan menurut Ahmad Zaid pada dasarnya berbanding lurus dengan kinerja. Dalam kesempatan audiensi tersebut Zaid kembali menegaskan agar seluruh pegawai DPPAD Prov Jateng, dalam berbagai tingkatan mau mengubah paradigma dalam birokrasi dari minta dilayani menjadi mau melayani dengan baik. Seorang pemimpin menurutnya harus mau melayani, mudah ditemui tanpa selalu beralasan sibuk. Seorang pemimpin terkadang mudah mengatakan sedang sibuk walau sebetulnya dia sedang baca koran. Baca koranpun itu termasuk sibuk,selorohnya. Zaid berharap saat menjadi pemimpin jadilah pemimpin yang bisa memberi contoh dan tak sekedar memerintah. Menurutnya beda antara pemimpin dan pimpinan. Kalau pemimpin itu bisa dan mau mendengar. Kalo pimpinan dia tak bisa mendengar bawahan dan hanya selalu memerintah, Zaid berpendapat itu semua terkait dengan budaya.

Negara berharap kepada Bapak, Ibu selaku Kepala UPPD, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ada 12 juta obyek pajak dari Pajak Kendaraan bermotor dengan nilai sekitar 7 triliun. Kalau masyarakat tidak mau bayar pajak apa ada sanksi dari negara, tidak ada, dan juga tidak ada upaya paksa badan. Maka ketika masyarakat membayar pajak mari kita layani dengan baik-kita samakan SOP nya agar seluruh Samsat di Jawa Tengah ini seragam dalam hal pelayanan. Ayo kita samakan dalam roadmap, secara bertahap kita wujudkan mimpi teman-teman ini menjadi goal mulai tahun 2015 hingga 2017.

Zaid berharap seluruh UPPD bisa melakukan evaluasi kinerja setiap bulan kepada seluruh jajarannya sekaligus sebagai bagian dari silaturahmi. Berbagai persyaratan juga diharapkan dibuat besar dan jelas dan dipampang didepan pintu masuk. Dalam kata penutupnya Ahmad Zaid, yang juga seorang pengacara ini mengingatkan kepada seluruh yang hadir untuk senantiasa menghindari dan jangan sekali-kali bermain dan bersentuhan dengan yang namanya korupsi.

Kepala DPPAD Prov Jateng Hendri Santosa

Dalam forum Rakor pelayanan Samsat, Penanganan Piutang Pajak dan PBBKB, Kepala DPPAD Prov Jateng Hendri Santosa menyampaikan beberapa hal terkait rapat pengendalian bersama jajaran SKPD Prov Jateng. Dalam uraiannya Kadinas menyampaikan beberapa catatan yang dilakukan oleh Bangda mengenai kegiatan rutin UPPD yang diharapkan lebih ditingkatkan.

Kadinas juga menyampaikan bahwa serapan realisasi target BBNKB untuk lebih dimaksimalkan. Dan menurutnya Dewan telah memberikan masukan agar dinas DPPAD Prov Jateng dapat menggali pendapatan dari sektor lain.

Selain masalah penghapusan sangsi pajak yang akan diupayakan dalam waktu dekat ini, Kadinas juga mengharapkan agar kegiatan D2D dijalankan lagi dalam rangka mendukung pencapaian target. UPPD juga diharapkan dapat membuka pelayanan Samsat di kecamatan atau ex kawedanan di berbagai daerah. Berkaitan dengan ultah Jawa Tengah, Bank Jateng menurut Kadinas juga merencanakan untuk menambah anjungan Tunai Mandiri Samsat Jateng. Para Kepala UPPD diharapkan juga melakukan kesiagaan dengan akan adanya rencana Gubernur ngantor di Bakorwil yang setiap saat Gubernur bisa sidak di Samsat.

Berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah Kadinas berharap aset-aset yang tidak menunjang tupoksi bisa diserahkan UPPD. Untuk itu UPPD diharapkan dapat berkoordinasi dengan UPT untuk kemudian diinformasikan ke pusat untuk mengupayakan pemberdayaan aset tersebut.

Kepala Bidang pajak DPPAD Prov Jateng

Sedangkan Kepala Bidang Pajak DPPAD Prov Jateng, menyatakan bahwa Rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan tugas di UPPD dan dalam rangka untuk menyamakan persepsi terutama berkaitan masalah pengelolaan piutang pajak dan rencana penghapusan piutang pajak. Dalam uraiannya Kristono berharap agar seluruh UPPD dapat menyiapkan bukti pendukung agar piutang dapat dihapus. Dengan bukti pendukung yang valid nantinya tim verifikasi yang terdiri dari inspektorat, Biro Hukum dan tim dari DPPAD Jateng akan melakukan pencocokan data. Ini berkaitan dengan verifikasi persyaratan yang akan diteliti.

Hal lain yang juga cukup penting diuraikan oleh Kabid Pajak DPPAD Prov Jateng adalah masalah pengaplikasian penggunaan sistem administrasi pemerintahan yang saat ini menggunakan dasar sistem berbasis akrual yang telah ditetapkan pemberlakuannya. Selama ini kita selalu berbicara masalah akrual akruel basis tapi belum sepenuhnya paham bagaimana pengimplementasiannya. Dan tanggal 1 Juli telah diberlakukan kebijakan pemakaian sistem administrasi ini dan harus dilaksanakan secepatnya.

Dengan adanya sistem akrual basis maka penetapan secara jabatan diberlakukan sejak jatuh tempo. Berbeda dengan sebelumnya dimana pembayaran bisa dilakukan pada saat hari H plus 1. Hal ini sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 mengenai SAP dan amanat ini telah diatur di dalam Permendagri.

Kepala Bidang Pajak, juga memberikan penjelasan secara riil perbedaan mengenai basis kas dan basis akrual dalam pembayaran PKB di Samsat serta penjelasan mengenai Permendagri terkait PP71 Tahun 2010.

Selain membahas terkait pelaksanaan tugas Rakor juga diisi dengan diskusi mengenai pengenaan pajak dan denda keterlambatan daftar dan denda keterlambatan bayar. Dirinya juga mengharapkan agar pendataan alat alat berat lebih diintensifkan. UPPD dalam pelaksaan tugas tersebut juga diharapkan aktif melakukan koordinasi dengan Disnaker kabupaten/kota yang menurutnya mempunyai kewenangan mengeluarkan surat ijin kelayakan pemanfaatan alat-alat berat. Kita intensifkan pendataan PBBKB agar kita ada peran dan kiprah dalam pemungutan PBBKB dengan dukungan data yang lebih valid,ujarnya, mengharapkan adanya peningkatan kinerja pendataan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di SPBU kepada seluruh jajaran UPPD yang dinilainya sebagai tulang punggung penggalian pajak daerah bagi Provinsi Jawa Tengah.

Berita Terkait

post4

JUMAT BERKAH BPPD PROVINSI JAWA TENGAH

Friday , 5 - April - 2019 | BPPD

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan “Jumat Berkah” pada Jumat 05/04/2019. Kegiatan sosial yang berbentuk pembagian nasi bungkus kepada warga masyarakat sekitar…