BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BPPD)
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang 50142, Jawa Tengah, Indonesia
Phone : (024) 3515514, Fax : (024) 3541673, 3569086

Launching Bayar Pajak lewat ATM BRI

Monday , 18 - April - 2016 | BPPD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan inovasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Setelah sebelumnya meluncurkan Samsat Online dengan Bank Jateng dan Samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), beberapa waktu lalu juga melakukan kerjasama dengan Polda Jateng, PT Jasa Raharja, Bank Jateng dan BRI meluncurkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM BRI.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Launching Pelayanan Pembayaran Pajak KBM, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui ATM BRI dan pengesahan STNK di unit kerja BRI/Samsat dengan Pemprov Jateng belum lama ini dilakukan di UPPD/Samsat Kabupaten Semarang.

Hadir dalam acara launching tersebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sekda Prov Jateng, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Wakapolda Jateng Brigjend Pol Drs Musyafak SH.,MM, Dirut Bank Jateng Supriyatno, Direktur Operasional PT. Jasa Raharja Budi Rahardjo Slameti, Pimpinan Wilayah BRI Kantor Wilayah Semarang, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, sangat mengapresiasi semangat membangun kerjasama lintas sektor guna memberikan akses pelayanan publik yang lebih baik dan mudah. Pelayanan publik yang lebih baik inilah yang terus kita dorong agar user kita, yaitu rakyat Jawa Tengah merasa puas.

Kita sudah resmikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Masyarakat bisa membayar pajak kendaraan, balik nama, perizinan dan nonperizinan di pusat layanan ini. Kita juga sudah ada layanan pem-bayaran pajak daerah melalui ATM, lewat ATM Bank Jateng. Sekarang kita launching pemba-yaran pajak daerah melalui ATM BRI.

Inilah bagian dari keinginan kita untuk terus berinovasi guna merespon tuntutan pelayanan pada masyarakat yang lebih cepat, mudah dan berkualitas. Melalui pembayaran pajak lewat ATM BRI, sama halnya kita membuka kanal-kanal pelayanan yang lebih luas jangkauannya bagi masyarakat.

Apalagi ATM BRI memiliki jaringan sangat luas. Di Indonesia ada 20.000 ATM. Kemudian di Jateng sudah ada 2.500 ATM BRI. Ini saya kira seluruh pelosok Jateng hingga di kecamatan sudah ada ATM BRI. Jadi, masyarakat yang ada di desa-desa di Jateng yang mau mbayar pajak kendaraan ora kangelan harus ke ibukota Kabupaten. Wis adoh nggone, kelangan duit transport lan tentu nak kesuwen uga luwe wetenge. Mestine perlu makan. Ngetokke duit maneh bro. Mosok akeh kangggo mbayar akomodasine daripada mbayar pajakke. Ngene iki njur kepriwe?

Sekarang sudah cukup ke kecamatan sudah bisa terlayani. Lewat PATEN bisa, atau melalui ATM BRI. Jadi, kira-kira masyarakat nanti jadi lebih mudah. Dimanapun bisa bayar pajak. Tidak perlu ke Samsat untuk bayar pajak kendaraan setiap tahun. Cukup melalui ATM. Ke Samsat cukup lima tahun sekali untuk mengganti nomor. Waktunyapun cepat sehingga tidak perlu menunggu lama. Serta tidak kontak langsung dengan petugas sehingga meminimalkan pungli.

Terkait pungli ini, saya selalu mewanti-wanti rekan-rekan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik, utamanya Samsat agar jangan pernah bersinggungan dengan pungli. Kita be-rikan sanksi tegas kalau mereka terbukti melakukan pungli.

Ada banyak informasi dari luar (KP2KKN) tentang praktik pungli di Samsat. Saya minta bukti, tetapi nggak pernah ada bukti. Nggak apa-apa. Itu semua saya anggap bagian dari care rekan-rekan LSM kepada pembangunan di Jawa Tengah.

Saya pengin LSM dan siapapun yang melaporkan, kita sandingkan data informasi dan fakta. Jangan ada rekayasa apalagi dusta. Tentu kalau sebatas fitnah, ini tidak baik bagi kehidupan. Laporkan saja bila memang benar datanya.

Mengenai keberadaan calo di Samsat, Gubernur mengusulkan agar mereka tergabung dalam biro jasa yang legal. Selanjutnya tarif jasa ditentukan oleh pemerintah. Sehingga, masyarakat tidak dirugikan akibat adanya pungutan liar.

Calo yang ada kita daftar, kita gabung dalam biro jasa, tapi mereka harus mengenakan tarif kepada wajib pajak sesuai yang ditetapkan pemerintah. Bagi wajib pajak yang tidak sempat mengurus sendiri, dapat menggunakan biro jasa. Dengan begitu, semua pendapatan menjadi halal. Mereka mendapat pendapatan, dan pemerintah juga bisa menambah pendapatan lagi dari pajak yang dikenakan pada biro jasa yang membentuk badan usaha. Usulan ini hingga kini masih dikaji, paparnya.

Kapolda Jateng yang diwakili Wakapolda Brigjend Pol Drs Musyafak SH MM mengatakan, di era saat ini, dimana teknologi semakin hari semakin canggih, kita harus bisa memanfaatkan berbagai macam rekayasa teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya, kesepakatan bersama ini merupaakan salah satu langkah merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dengan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat kondisi geografis daerah yang terdiri dari perkotaan dan pedesaan, guna mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor, maka pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah inovatif yaitu salah satunya dengan dilaksanakannya kerja sama antara pemerintah daerah dengan Bank Jateng dan BRI dalam rangka pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ melalui fasilitas ATM dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor di unit kerja BRI atau Samsat.

Dengan menggunakan fasilitas ATM Bank BRI yang saat ini sudah tersebar sampai ke kecamatan-kecamatan di setiap kota, maka dapat memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke Samsat.

Selanjutnya, dengan menggunakan fasilitas ATM ini, selain dapat menghindari antrian di Samsat, juga dapat mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas Samsat sehingga diharapkan kesadaran masyarakat lebih meningkat dalam membayar pajak.

Dengan dilaksanakannya kesepakatan bersama ini, merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Polri dalam hal ini Polda Jateng sangat mendukung kegiatan ini, karena sesuai dengan QUICK WIN POLRI pada RENSTRA POLRI 2015 2019 pada poin 6 yaitu polisi sebagai penggerak revolusi mental dan sebagai pelopor tertib social di ruang public.

Kurnia Chaerudin

Sementara Kepala Kantor Wilayah BRI Semarang Kurnia Chaerudin mengatakan, BRI SAMSAT Online ini merupakan salah satu terobosan antara DPPAD, POLRI, Jasa Raharja yang selama ini sudah berjalan dengan BPD serta penyempurnaan oleh BRI dari pelaksanaan pelayanan Pembayaran PKB dan SWDKLLJ, dan STNK yang sebelumnya telah diterapkan di seluruh SAMSAT di Provinsi Jawa Tengah.

SAMSAT Online memberikan Kemudahan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ sertapengesahan STNK untuk kendaraanbermotor se Jawa Tengah secara Online melalui jaringan kerja BRI maupun ATM BRI.

 

Saat ini Bank BRI memiliki 10.551 Unit Kerja, 21.685 ATM BRI, 156.096 EDC BRI dan 1,88 Juta Pengguna Internet Banking BRI. Kanwil BRI Semarang memiliki 727 Unit Kerja (al: 22 KC, 37 KCP, 45 KK dan 418 BRI Unit), 1.394 ATM BRI yang dapat digunakan untuk pembayaran PKB, dan SWDKLLJ, serta pembayaran ini nantinya dapat pula dikembangkan melalui Mobile Banking, Internet Banking dan e-Channel BRI lainnya, dimana Kanwil BRI Semarang telah memiliki 5.692 EDC BRI, 4.554 Agen Brilink , 259.545 IB dan 781.817 MB BRI. Sehingga layanan pembayaran Samsat Online BRI akan terbuka luas untuk melayani Wajib Pajak, dimana sudah terdapat layanan SIM Online.

Hendri Santosa

Kadinas PPAD Jateng, Hendri Santoso mengatakan, dengan adanya kerjasama ini, pembayaran PKB tahunan langsung dapat dilakukan melalui ATM BRI. Masyarakat wajib pajak Jawa Tengah yang berada di daerah lain tetap dapat membayar PKB saat jatuh tempo, tanpa harus datang langsung ke Samsat di Jawa Tengah. Sehingga mereka tidak dikenakan denda (karena dapat membayar PKB tepat waktu,” terangnya.

Hendri memaparkan, langkah awal untuk melakukan pembayaran PKB secara online adalah registrasi wajib pajak di Samsat asal. Setelah itu, mereka sudah dapat membayar PKB melalui jaringan ATM BRI yang tersebar 20.000 titik se-Indonesia. Setelah membayar di ATM BRI, wajib pajak memeroleh struk sebagai bukti pembayaran PKB.

“Struk pembayaran PKB nanti ditukar di Samsat untuk pengesahan STNK karena ini kewenangan kepolisian. Tidak harus ditukar saat itu juga. Bisa sebulan atau dua bulan kemudian (setelah hari pembayaran pajak). Pembayaran PKB nantinya dikenakan biaya administrasi sebesar lima ribu rupiah,” jelasnya.

Pembayaran PKB secara online, lanjut Hendri, juga dapat melalui layanan internet banking atau SMS banking. Dengan demikian, inovasi tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat Jawa Tengah, tetapi juga mengurangi antrian, dan mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak.

Di samping pembayaran PKB secara online, inovasi lain yang diciptakan oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan grand prize bagi wajib pajak teladan. Yakni mereka yang membayar PKB sejak awal periode.

Berita Terkait

post4

JUMAT BERKAH BPPD PROVINSI JAWA TENGAH

Friday , 5 - April - 2019 | BPPD

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan “Jumat Berkah” pada Jumat 05/04/2019. Kegiatan sosial yang berbentuk pembagian nasi bungkus kepada warga masyarakat sekitar…