BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BPPD)
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang 50142, Jawa Tengah, Indonesia
Phone : (024) 3515514, Fax : (024) 3541673, 3569086

DPPAD Jateng Persiapkan SAP Berbasis Akrual

Monday , 19 - October - 2015 | BPPD

Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah, Henri Sentosa, dalam rapat pimpinan dengan sejumlah Kepala UPPD, menyatakan segera menindaklanjuti temuan BPK terkait masalah aset tanah jalan dan tanah irigasi serta pendapatan dan piutang pajak kendaraan bermotor secepatnya sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh BPK.

Untuk itulah Kadinas berharap agar persiapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan persiapannya segera bisa dilaksanakan. Termasuk masalah data Samsat yang menurutnya perlu segera dibenahi dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Melalui SAP ini kita menuju pada standar murni akrual. Data di Samsat menurut BPK tidak disajikan dengan baik dan kurang valid sehingga perlu pembenahan. Jangan sampai data yang tidak valid itu pada akhir tahun justru akan menjadi sampah permasalahan.

Saya harapkan UPPD segera untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap data, mulai dari Nopol, jenis, merk kendaraan, type, tanggal jatuh tempo, pokok PKB dengan menggunakan NJKB terbaru tahun 2015.

Dalam rangka mempercepat kinerja tersebut Kadinas menyatakan agar seluruh Kepala UPPD se Jawa Tengah, segera melakukan inventarisir dan menghimpun kembali aplikasi utang serta menginventarisir dan menghimpun data aset per SKPD , sesuai mekanisme dan desain yang dilaksanakan. Kadinas juga menyatakan agar UPPD segera melaporkan hasil pembinaan yang telah dilakukan bidang Evaluasi dan Pembinaan kepada Kepala DPPAD. Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPPD Kadinas berharap agar cermat dalam melakukan penyusunan DPA dan RKO. Pemegang/Pengurus Barang Pembantu diharapkan juga agar lebih cermat dan teliti dalam pengelolaan barang inventaris karena masih terdapat barang invetaris yang sudah tercatat dalam KIB tetapi belum terdistribusi dalam KIR, serta masih terdapat barang inventaris yang belum diberi kodefikasi.

Berdasarkan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah untuk penggunaan BBM rutin setiap bulannya agar dipertanggung jawabkan oleh pemegang kendaraan dinas baik roda 2 dan roda 4 mulai bulan Juni 2015 dan (disertai dengan print out/struk pembelian BBM).

Para Kepala UPPD juga diharapkan melakukan komunikasi secara intens kepada Kasatlantas setempat untuk menghindari/meminimalisir terjadinya Pungli di SAMSAT. Kepala UPPD juga diharapkan memfasilitasi perpanjangan STNK kendaraan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meningkatkan waskat dalam hal kedisiplinan apel pagi, dan kehadiran pada saat hari-hari sebelum dan setelah libur/cuti bersama.Dalam rangka percepatan target PAD Provinsi Jawa Tengah khususnya dari sektor PKB dan BBNKB : Kepala UPPD diminta untuk lebih mengintensifkan penerimaan PKB dan BBNKB.

Upaya Intensifikasi dikatakan Kadinas dapat melalui door to door, razia di Jalan dengan Instansi terkait, mempercepat proses pendaftaran dan pembayaran BBN-I, mengarahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan proses BBNKB-II, intensif berkoordinasi dengan pihak Kepolisian yang berada di Samsat dan pihak Dealer.

Sebagai upaya tertib administrasi pengelolaan barang daerah dibutuhkan komitmen dari kepala SKPD dan DPPAD Prov. Jawa Tengah selaku pembantu pengelola untuk dapat memonitor, mengkoordinasikan dengan UPT SKPD di wilayah UPPD setempat, agar dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan baik, aman dan optimal serta berdayaguna

Kadinas juga menegaskan bahwa tugas UPPD Se-Jawa Tengah selain disebutkan diatas juga diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi aset baik dalam pengelolaan DPPAD dan SKPD Provinsi Jateng di masing masing wil. UPPD. Mengidentifikasi penggunaan dan pemanfaatan aset baik dalam pengelolaan DPPAD dan SKPD Prov. Jateng di masing masing wil. UPPD . mengidentifikasi aset yang bermasalah, belum sertifikat, belum ada pathok dan label kepemilikan baik dalam pengelolaan DPPAD dan SKPD.

Dalam rangka pemeriksaan yang akan datang BPK RI pada bulan Nopember 2015
akan stock opname barang inventaris. Berdasarkan informasi tersebut diminta perhatiannya untuk tertib administrasi aset di wilayahnya masing masing.

Saat ini pemerintah daerah sudah menerapkan pp nomor 71 tahun 2010, dengan Permendagri 64 tahun 2014 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan di pemerintah daerah. Penerapan accrual basic perlu ada sinkronisasi dimulai dari perencanaan kebutuhan, dan pemerilharaan dan pengadaan barang harus sesuai kebutuhan serta pengadaan barang harus sesuai dengan dokumen DPA/ DKBD/DKPBD. (tim)

Berita Terkait