BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BPPD)
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang 50142, Jawa Tengah, Indonesia
Phone : (024) 3515514, Fax : (024) 3541673, 3569086

60 Hari UPPD Melakukan Aktion Plan

Monday , 19 - October - 2015 | BPPD

DPPAD Prov Jateng melakukan langkah strategis secara komprehensif dalam rangka penerapan laporan akuntansi berbasis akrual sebagai tindak lanjut permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71/2010, yang menyatakan bahwa seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014.

Bertempat di lantai 4 gedung B DPPAD Jateng, Kepala Bidang Lahtabang DPPAD Prov Jateng,

Rina Irawanti, mengundang Para Kepala UPPD se Jawa Tengah, Kasi PKB/BBNKB, serta Kasi PPA yang menangani masalah piutang pajak kendaraan bermotor , untuk membahas kesiapan, mekanisme dan berbagai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mempercepat penyajian data dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Dalam uraiannya Kepala Bidang Lahtabang mengatakan bahwa sesuai arahan BPK, DPPAD diharapkan dapat menyajikan data piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) secara valid dan akurat.

Kabid Lahtabang juga menjabarkan berbagai langkah yang perlu dilakukan oleh UPPD, sebagai pelaksana lapangan, dengan melakukan kegiatan persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2015. Kegiatan persiapan penerapan sistem akuntansi akrual basis dimulai dengan kegiatan validasi data kendaraan bermotor di masing-masing Samsat sehingga tercipta data kendaraan bermotor yang akurat dan dilakukan pembenahan secara sistem.

Kita berharap agar langkah yang dilakukan ini berguna untuk menjawab tantangan melalui pengembangan sistem aplikasi yang handal. Melalui sistem yang handal tersebut Kabid Lahtabang juga berharap agar semua yang diupayakan DPPAD kedepan dapat menjadi lebih baik.

Selama 60 hari ke depan diharapkan seluruh UPPD dapat melakukan aktion plan sesuai laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK. Menurutnya tanpa adanya dukungan dan suport dari rekan UPPD dan jajarannya sebagai ujung tombak, upaya apapun yang dilakukan tidak akan ada artinya. Rembug DPPAD menurutnya sangat besar perannya. Selebihnya Kabid Lahtabang mengharapkan agar sesegera mungkin melaksanakan aktion plan yang telah diuraikannya, karena semua pekerjaan yang dilakukan untuk saat ini berkejaran dengan waktu.

Kita berharap upaya dan kerjakeras yang dilakukan oleh jajaran UPPD dalam melaksanakan perintah pimpinan dapat berjalan sesuai harapan yaitu mampu menyajikan data yang dibutuhkan secara valid dan tepat waktu. (tim)

Berita Terkait

post4

JUMAT BERKAH BPPD PROVINSI JAWA TENGAH

Friday , 5 - April - 2019 | BPPD

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan “Jumat Berkah” pada Jumat 05/04/2019. Kegiatan sosial yang berbentuk pembagian nasi bungkus kepada warga masyarakat sekitar…