BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang
Jawa Tengah, Indonesia

85% Angkutan Umum Di Banjarnegara Belum Berbadan Hukum

Kamis , 7 - April - 2016 | BPPD

Sebagian besar angkutan umum maupun barang di Banjarnegaramasih kepemilikan pribadi. Padahal pemerintah telah mewajibkan semua angkutan umum orang / barang yang di miliki perorangan harus diubah menjadi badan hukum Indonesia (PT/Koperasi). Kasi Pajak/BBNKB , Asnadimengakui masih banyak pemilik angkutan yang belum berbentuk badan hukum. Berdasarkan perhitungan diperkirakan 409 Unit atau 15 % yang sudah berbadan hukum Ada yang mendirikan Perseroan terbatas (PT), ada juga yang bergabung dalam koperasi. Menurutnya, Permendagri 101 Tahun 2014 pasal 18 bahwa Kendaraan Bermotor angkutan umum orang dan barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang dimiliki secara peroranganpun wajib diubah menjadi badan hukum Indonesia paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan mentri ini di undangkan, memang banyaknya pemilik angkutan yang belum berbadan hukum disebabkan berbagai faktor, ada yang memang belum memahami aturan tersebut, dan ada pula yang sudah tahu tapi menunggu sampai jatuh tempo pajak kendaraan. Banyak pula pemilik kendaraan masih ragu untuk bergabung dengan PT atau Koperasi, karena konsekuensinya kepemilikan kendaraan harus atas nama badan hukum tersebut, Padahal kendaraan tersebut dibeli dengan uang pribadi untuk perawatan berkala dan pembayaran pajak juga dilakukan oleh pemilik kendaraan.

Karena itu masih banyak yang menimbang-nimbang, apakah akan bergabung dengan PT dan Koperasi yang sudah ada, atau akan mendirikan badan hukum sendiri. Setelah dilakukan pendataan dilapangan, ternyata aturan tersebut memang banyak dikeluhkan oleh pemilik kendaraan. Karena sebagaian besar pemilik angkutan umum orang atau barang di Banjarnegara masih status perorangan , yang hanya memiliki satu- dua unit angkutan. Berbeda dengan dikota besar yang sudah dikelola oleh perusahaan atau koperasi, jadi memang agak sulit penerapannya di daerah kecil seperti Kabupaten Banjarnegara,ungkapnya .

Kondisi tersebut juga diakui Solichin, pemilik angkutan umum orang (microbus) Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kab. Banjarnegara, menurutnya hampir seluruh kendaraan angkutan umum di wilayahnya masih berstatus perorangan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini pemilik kendaraan angkutan umum sudah mulai resah,terutama yang sudah mulai medekati jatuh tempo pajak mereka masih bingung karena belum berbadan Hukum, rencananya akan bergabung dengan koperasi Jasa transportasi Angkutan Umum yang sudah ada. Dengan demikian mereka masih bisa tetap beroprasi walaupun masih ada pertanyaan apakah selanjutnya kendaraan tersebut harus diatasnamakan PT /koperasi, ungkapnya.

Meski demikian , Kasi Pajak & BBNKB, Asnadi optimis dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 101 tahun 2014, maka pemilik angkutan umum orang/ barang akan beralih ke Badan Hukum Indonesia ( PT/Koperasi) , apalagi kalau kita cermati UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan pasal 139 ayat 4 bahwa penyedia jasa Angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN/BUMD dan atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan PP 74/2014 tentang Angkutan Jalan bahwa perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu BUMN,BUMD,Perseroan Terbatas, Koperasi dikatakan juga status tersebut akan sangat berpengaruh dengan syarat kelengkapan bagi kendaraan umum dalam pengurusan perizinan trayek maupun uji kir di Dinas Perhubungan, karena pengurusan kir dan trayek hanya diberikan kepada kendaraan umum yang berplat kuning, kalau Plat hitam maka tidak bisa mendapatkan trayek, paparnya. Hasil koordinasi dengan Dishubkominfo Banjarnegara, bahwa sejak tanggal 2 januari 2016 Dishubkominfo Banjarnegara sudah tidak mengeluarkan izin trayek bagi kendaraan yang tidak berbadan hukum . Untuk itu himbauan kami kepada masyarakat Banjarnegara pemilik kendaraan bermotor Angkutan umum orang/ barang untuk segera memproses status badan hukumnya. Jika tidak berbadan hukum (PT/Koperasi), maka pajak kendaraan akan dikenakan tarif PKB dan BBNKB pribadi (tanpa subsidi).***

angkutan-banjarnegara-1 angkutan-banjarnegara-2

Penulis

author

Asnadi, Kasi Pajak & BBNKB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Berita Terkait

post4

PENGADAAN AIR CONDITIONER DPPAD

Senin , 22 - Juni - 2015 | BPPD

PENGADAAN AIR CONDITIONER DPPAD   DANA Sumber Dana  : APBD Jateng Pagu                 : Rp.  1.745.000.000,- HPS        …